Bangkalan-https//LiputanHukumIndonesia id Nyaris 5 Triyunan anggaran APBN menjadi inceran pejabat diberbagai link di kementrian Gubernur Bupati Walikota maupun SKPD Camat Lurah Kades yang menggunakan anggaran APBN Pusat,
APBD Provinsi APBD Kab APBD Kota diseluruh Indonesia kiranya tahun 2026 ini sebagian kepentingan Rakyat secara keseluruhan yang memang butuh jangan hanya pembenaan peraturan beragam pajak yang menteror rakyat Indonesia yang saat ini dikeluhkan rakyat Indonesia menjerit tertahan berbagai pihak hanya menjadi penonton atas kebijakan pemerintah pusat provinsi Kabupaten kota seluruh Indonesia.
Sangat ironis kalau melihat APBN Indonesia yang tidak bisa berdampak bagi masyarakat kecil yang semakin susah untuk bisa menutupi kebutuhan kehidupannya. Semua semakin mahal dan lapangan usaha semakin langka untuk bisa di rasakan bagi anak anak muda yang sedang mencari pekerjaan.
Tokoh masyarakat(TOMAS) juga Masyarakat harus mengawal APBN 2026 agar tidak di korupsi karena Pemerintah dan DPR RI yang telah menyepakati dan mengesahkan Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (UU APBN) 2027 dengan alokasi belanja negara menembus angka rekor tertinggi dalam sejarah selama ini sebesar Rp4.106,26 triliun
Jangan sampai hanya segelintir atau sekelompok oknum saja yang menikmati APBN dan rakyat luas tidak merasakan apapun dari anggaran APBN tersebut,kalau bisa yang di utamakan mudahnya mencari sesuap nasi dalam arti lapangan kerja.
Semakin meraja lela dan banyaknya para oknum tikus berdasi melakukan korupsi di banyak wilayah di badan pemerintahan adalah dari lemahnya pengawasan.oleh karna itu semua TOMAS juga lapisan masyarakat,Lembaga Swadaya Masyarakat(LSM) mengawal anggaran APBN 4.106,26 Trilyun ini harus di kawal ketat.
Teruslah beraksi dan bertindak tegas masyarakat menyikapi para oknum Koruptor agar dijerat hukum dan di penjara sampai mati serta di miskinkan.
Jangan ada lagi penjajahan melalui permainan sistem yang di gunakan oleh banyak oknum di badan pemerintahan untuk menyengsarakan masyarakat.
Tiap terjadi perbuatan Korupsi maka sangat pasti berdampak semakin di miskinkan masyarakat Indonesia.
Sangat miris bila masyarakat semakin miskin tetapi pajak semakin naik mencengkram leher masyarakat lemah.
Kejahatan Korupsi jangan di maafkan dengan alasan apapun dan menodai Keadilan Hukum.
Bila LSM dan Tomas diam saja membiarkan korupsi subur di bumi Indonesia, maka akan ratusan tahun masyarakat menanggung beban hutang negara . Dari Pajak akan semakin mahal. Semua kebutuhan masyarakat juga ikut mahal. Listrik dan BBM juga mahal. Semua dari dampak korupsi yang merugikan rakyat dan negara.
Diam dan hanya menonton saja para LSM jugaTomas Indonesia sama saja mengapresiasi atau menyetujui para tikus berdasi di dalam pemerintahan yang ingin menghancurkan NKRI.
(Aguslim/red)