Bangkalan – Liputan Hukum Indonesia
Maraknya isu penjualan Pupuk Subsidi yang di jual diatas Harga Eceran Tertinggi ( HET). Beberapa Organisasi Masyarakat ( Ormas ) yang bergabung dalam aksi demo di depan kantor Dinas Pertanian Bangkalan.
Beberapa Ormas yang tergabung dalam aksi demo tersebut adalah, Lembaga Baskara Indonesia Maju, Aliansi Pengawal Program Bangkalan dan Formades Kabupaten Bangkalan, pada Senin (15/12/25).
Para aksi demo yang membawa poster yang bertulisan Tuntutan, Mundur Plt Kadis Pertanian, Pecat Kabid Sarpras Pak CHK yang di duga bermuka Dua,
Karna menurut pendemo CHK dalang semua Distribusi Mafia Pupuk Bersubsidi di kabupaten Bangkalan ini,dan adapula tulisan dalam poster tersebut Pecat Holif Sebagai Penyuluhan,
Dan tuntutan yanglain kelompok tani(Poktan) tidak boleh berdagang pupuk subsidi,karna itu meyalahi aturan atau perundang undangan.
Nasirudin selaku Korlap aksi demo menegaskan, agar Plt kadis dan Kabid Sarpras Dinas Pertanian mundur dari jabatannya jika tidak mampu mengatasi penjualan pupuk subsidi diatas HET yang dilakukan oleh beberapa kios maupun Kelompok Tani (Poktan) yang berada di wilayah Kabupaten Bangkalan.
“Saya minta bapak Plt kepala dinas pertanian dan Kabid Sarpras nya,kalau tidak mampu memimpin atau tidak mampu menjalankan amanah nya lebih baik Mundur dari jabatannya, karna ini sangat merugikan masyarakat, khususnya para petani,” tegasnya.
Ia juga meminta agar Dinas Pertanian turun tangan terkait dugaan permainan penyaluran pupuk bersubisidi yang dijual di atas HET di desa dan meminta agar jangan sampai terjadi kelangkaan pupuk subsidi bagi para petani,agar tidak merusak program Asta cita presiden terkait pertanian.
“Ada beberapa Fakta di beberapa kecamatan atas kelangkaan pupuk, meski dilakukan pengawasan oleh Komisi Pengawasan Pupuk masih saja Banyak petani mengeluh ,” ujarnya.
Ditempat yang sama, Hasin Wakil Ketua Baskara mengungkapkan, fenomena kelangkaan pupuk ini membuat petani terjepit dan menjerit.
“Pupuk ini sangat dibutuhkan para petani Untuk mendukung Asta cita presiden prabowo.Namun masih saja banyak oknum oknum yang mengambil kesempatan ,dalam halpenjualan pupuk tersebut sehingga pupuk yang seharusnya di trima petani dengan mudah dan murah kini menjadi langka dan sulit,sehingga para petani membelinya ke pengecer. Itupun dengan harga mencekik. Dari normalnya per sak Rp 90 ribu, pengecer menjual Rp 120 ribu, bahkan Rp 140 ribu,” terang nya
Menanggapi hal itu, Plt Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Bangkalan, mengaku, dalam penyediaan dan penyaluran pupuk bersubsidi kepada petani sudah diawasi secara terkoordinasi dan komprehensif melalui Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida ( KPPP ) dan sudah sesuai Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK).
“Kita sudah melakukan pengawalan dan pembinaan terhadap pelaksanaan penyaluran pupuk bersubsidi agar sesuai dengan peruntukannya, Salah satunya dengan pengawalan terhadap pelaksanaan verifikasi dan validasi penyaluran pupuk bersubsidi di tingkat kecamatan,” tuturnya.
Para pendemo berharap kepada semua dinas pertanian yang bertanggung jawab mengecek atau menyurvei kembali atas apa yang terjadi saat ini di kalangan petani terutama di desa desa.
Demi kenyamanan para petani yang saat ini sebagian kesulitan mendapatkan pupuk bersubsidi, adapun harga melambung tinggi di pengecer yang membikin para petani menjerit dan dilema,
(Aguslim)