Pemerintah Provinsi Jawa Timur melalui Biro Administrasi Pembangunan menggelar Semiloka Monitoring dan Evaluasi Kelompok Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman (Pokja PKP) bersama kabupaten/kota se-Jawa Timur, di Ruang Binaloka Adhikara Kantor Gubernur, Selasa (18/11/2025).
Acara dibuka oleh Plt. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekdaprov Jatim, Dr. Mhd. Aftahuddin RZ, S.Pt., M.Si., mewakili Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur selaku Ketua Pokja PKP Provinsi.
Dalam sambutannya, ia menegaskan bahwa semiloka ini bukan sekadar agenda tahunan, melainkan forum strategis untuk menyelaraskan arah kebijakan perumahan dan permukiman sesuai RPJMD dan RPJMN 2025–2029.
“Ini bukan forum formalitas. Ini forum reflektif sekaligus strategis untuk memastikan bahwa setiap warga Jawa Timur mendapatkan hak atas hunian layak, sanitasi aman, air minum yang baik, dan lingkungan yang sehat,” ujarnya.
Tema dan Fokus
Tema semiloka tahun ini adalah Membangun Masa Depan Jawa Timur menuju Gerbang Baru Nusantara: Evaluasi dan Pemetaan Pembangunan Sektor Perumahan dan Kawasan Permukiman dalam Mencapai RPJMN dan RPJMD 2025–2029.
Aftabuddin menegaskan bahwa pembangunan PKP tidak hanya urusan teknis, tetapi menyangkut aspek kemanusiaan. “Kualitas permukiman menentukan kualitas hidup masyarakat. Pokja PKP memikul tugas kemanusiaan, bukan hanya administratif,” katanya.
Ia juga menguraikan lima indikator utama sektor PKP yang menjadi target Jawa Timur hingga 2029. Hunian layak ditargetkan meningkat dari 73,4% menjadi 80,26%. Akses sanitasi aman digenjot dari 10,45% menjadi 15,53%. Kapasitas pengolahan sampah dinaikkan dari 25,1% menjadi 30,1%. Layanan penuh pengumpulan sampah dari 40,35% menjadi 41,35%.
Sementara akses air siap minum perpipaan ditargetkan mencapai 52% pada 2029. “Fondasi Gerbang Baru Nusantara adalah permukiman yang tertata, air minum yang menjangkau semua warga, sanitasi aman, dan rumah layak huni. Tanpa itu, mustahil Jawa Timur menjadi pusat pertumbuhan baru Indonesia,” tegasnya.
Aftabuddin juga menjelaskan, bahwa tahun pertama RPJMD menjadi momentum terbaik untuk menyinkronkan langkah antara pusat, provinsi, dan kabupaten/kota. Ia meminta kabupaten/kota menghubungkan program PKP mereka dengan arah kebijakan provinsi dan pusat agar pembangunan lebih efektif.
Ia bahkan menegaskan pentingnya Plan B bila realisasi program tidak sesuai target. “Evaluasi hari ini bukan mencari siapa yang salah. Evaluasi adalah cermin untuk melihat apa yang harus kita perbaiki bersama,” ujarnya.
Ia menekankan tiga arah kebijakan utama: pertama, hasil evaluasi menjadi bahan kebijakan Pokja PKP Provinsi; kedua, hasil evaluasi menjadi dasar pertimbangan dukungan program ke kabupaten/kota dan ketiga, penguatan sinkronisasi pusat–provinsi–daerah untuk menghindari tumpang tindih program.
“Kunci dukungan dari provinsi adalah komitmen daerah. Komitmen itu terlihat dari data yang lengkap, koordinasi lintas perangkat daerah, serta Pokja yang aktif dan berfungsi,”tegasnya.
Kegiatan turut dihadiri narasumber dari Kemendagri, Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Jawa IV, serta Bappeda Jawa Timur. Para peserta berasal dari Pokja PKP provinsi, kabupaten/kota, lembaga non-pemerintah, hingga mitra pembangunan seperti UNICEF dan IUWASH.
Semiloka ini diharapkan mampu melahirkan rumusan strategi, rekomendasi kebijakan, dan langkah percepatan pembangunan perumahan dan kawasan permukiman di Jawa Timur, menuju target-target nasional dan visi besar Gerbang Baru Nusantara