Bangkalan, Liputan Hukum Indonesia.-+
PemerintahKabupaten Bangkalan kembali menunjukkan komitmennya dalam mewujudkan tata kelola keuangan yang transparan dan akuntabel. Hal ini ditandai dengan penyerahan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Unaudited Tahun Anggaran 2025 oleh Bupati Bangkalan, Lukman Hakim, kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Jawa Timur di Sidoarjo, Senin (30/3/2026).
Penyerahan LKPD tersebut dilakukan secara serentak bersama pemerintah kabupaten/kota se-Jawa Timur dan diterima langsung oleh Kepala BPK Perwakilan Jawa Timur, Yuan Candra Djaisin. Momentum ini menjadi langkah awal dalam proses audit untuk menilai kewajaran penyajian laporan keuangan daerah.
Dalam kesempatan yang sama, Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, menegaskan pentingnya menjaga akuntabilitas, transparansi, dan ketepatan sasaran dalam setiap program dan kegiatan pemerintah daerah. Ia juga mendorong seluruh daerah untuk terus meningkatkan kualitas tata kelola, baik dari sisi pengelolaan keuangan, kinerja organisasi, hingga penguatan sumber daya manusia.
Lebih lanjut, Pemerintah Provinsi Jawa Timur berharap seluruh kabupaten/kota dapat meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas laporan keuangannya. Selain itu, pemerintah daerah juga diingatkan untuk adaptif terhadap dinamika global dan kebijakan pemerintah pusat, termasuk dalam mengantisipasi potensi kelangkaan bahan pokok dan LPG dengan memastikan stabilitas pasokan di daerah.
Sementara itu, Kepala BPK Perwakilan Jawa Timur menjelaskan bahwa pemeriksaan LKPD dilakukan menggunakan metode sampling berbasis risiko. Audit ini bertujuan untuk menilai kesesuaian laporan dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), kecukupan pengungkapan, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, serta efektivitas sistem pengendalian intern.
“BPK selanjutnya akan melakukan audit secara komprehensif dan memberikan rekomendasi guna meningkatkan transparansi serta akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah,” jelasnya.
Menanggapi hal tersebut, Bupati Lukman Hakim menegaskan komitmen Pemerintah Kabupaten Bangkalan untuk terus mempertahankan capaian opini WTP yang telah diraih pada tahun-tahun sebelumnya.
“Kami berkomitmen untuk terus meningkatkan tata kelola keuangan daerah agar semakin transparan, akuntabel, dan sesuai regulasi. Ini merupakan bagian dari upaya kami dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat,” ujarnya.
Dengan penyerahan LKPD ini, Pemkab Bangkalan optimistis dapat kembali meraih opini terbaik dari BPK, sekaligus memperkuat kepercayaan publik terhadap pengelolaan keuangan daerah yang profesional dan berintegritas.