LIPUTAN HUKUM INDONESIA BANGKALAN UPAYA Pemerintah Kabupaten Bangkalan dalam menekan angka kemiskinan kembali menuai apresiasi. Kali ini datang dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur yang menilai strategi pengentasan kemiskinan di Bangkalan layak dijadikan percontohan bagi daerah lain.
Apresiasi tersebut disampaikan oleh Plt. Kepala Bappeda Provinsi Jawa Timur, Moh. Yasin, saat menghadiri Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RKPD Kabupaten Bangkalan Tahun 2027 di Pendopo Pratanu, Selasa (31/3/2026).
Dalam keterangannya, Yasin menegaskan bahwa pendekatan yang dilakukan Pemkab Bangkalan dinilai sistematis dan berbasis data yang kuat, sehingga mampu menghasilkan intervensi program yang lebih tepat sasaran.
“Bangkalan ini bisa dikatakan menjadi ‘komandan’ dalam penanganan kemiskinan. Salah satu kuncinya adalah pemanfaatan sistem data yang terus diperbarui secara berkala, by name by address, khususnya untuk masyarakat berpenghasilan rendah mulai dari desil 1 hingga desil 5,” ujarnya.
Ia menjelaskan, sistem tersebut berangkat dari inovasi daerah seperti Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu (SLRT) yang kemudian diadopsi dan dikembangkan menjadi Data Terpadu Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN). Melalui mekanisme ini, pemerintah dapat memastikan bahwa bantuan dan program penanggulangan kemiskinan benar-benar menyasar masyarakat yang membutuhkan.
Lebih dari itu, pembaruan data secara berkala juga memungkinkan pemerintah melakukan evaluasi terhadap efektivitas intervensi yang telah dilakukan.
“Dengan data yang terus di-update, kita bisa melihat apakah intervensi pemerintah sudah berdampak atau belum. Jika sudah, maka masyarakat yang sebelumnya berada di desil 1 bisa naik ke desil berikutnya. Sebaliknya, jika ada yang belum tersentuh intervensi dan justru mengalami penurunan, itu menjadi bahan evaluasi untuk kebijakan selanjutnya,” jelasnya.
Menurut Yasin, pendekatan berbasis data dinamis ini menjadi salah satu alasan utama mengapa strategi Bangkalan dalam pengentasan kemiskinan kini dijadikan pilot project untuk diadopsi oleh daerah lain.
“Ini yang menjadi keunggulan Bangkalan. Kebijakannya adaptif, berbasis data, dan terus dievaluasi. Kami dari provinsi tentu memberikan apresiasi atas upaya tersebut,” tambahnya.
Melalui forum Musrenbang RKPD 2027 ini, diharapkan sinergi antara pemerintah daerah dan provinsi semakin kuat dalam merumuskan kebijakan pembangunan yang inklusif, khususnya dalam percepatan penurunan kemiskinan di Kabupaten Bangkalan.( Robin/ Hum )