LIPUTAN HUKUM INDONESIA BANGKALAN , Jurnal Hukum Indonesia.- Dalam upaya memperkuat pemahaman dan kesadaran demokrasi di kalangan mahasiswa, Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Trunodjoyo Madura (BEM FH UTM) menggelar Konsolidasi Demokrasi serta penandatanganan kerja sama strategis dengan Bawaslu Kabupaten Bangkalan, (13/04/2026).
Kegiatan ini menjadi langkah konkret dalam mendorong peningkatan literasi demokrasi melalui diskusi-diskusi tentang penyelenggaraan dan penegakan hukum pemilu. Kegiatan tersebut turut dihadiri oleh Komisioner Bawaslu Jawa Timur, yang sekaligus menyampaikan seputar proses penegakan hukum pemilu.
Gubernur BEM FH UTM, Khoiron Febrianto dalam keterangannya menyampaikan bahwa literasi demokrasi menjadi kebutuhan mendesak di tengah kompleksitas dinamika politik saat ini. Menurutnya, mahasiswa hukum memiliki tanggung jawab moral dan intelektual untuk memahami sekaligus mengawal proses demokrasi agar tetap berjalan sesuai dengan prinsip keadilan dan transparansi.
“Kerja sama ini bukan sekadar seremonial, tetapi menjadi pintu awal untuk membangun ruang diskusi yang berkelanjutan. Ke depan, kami akan mengadakan forum-forum diskusi rutin bersama Bawaslu yang secara khusus membahas penegakan hukum pemilu,” ungkap Gubernur BEM FH itu.
Ia juga menambahkan bahwa forum diskusi tersebut memiliki relevansi langsung dengan praktik demokrasi di lingkungan kampus.
“Diskusi ini diharapkan tidak hanya berhenti pada tataran teoritis, tetapi juga menjadi bekal konkret bagi mahasiswa dalam menyelenggarakan pemilu raya kemahasiswaan. Dengan begitu, praktik demokrasi di kampus benar-benar dapat mencerminkan miniatur negara yang menjunjung tinggi prinsip keadilan, transparansi, dan akuntabilitas,” tambahnya.
Sementara itu, Komisioner Bawaslu Bangkalan, Mukhlis S.H., M.H., menegaskan bahwa kolaborasi ini merupakan langkah strategis untuk memperkuat basis pengawasan partisipatif dari kalangan akademisi.
“Mahasiswa tidak hanya menjadi objek sosialisasi, tetapi juga mitra kritis dalam mengawal penegakan hukum pemilu. Dengan adanya diskusi rutin setiap bulan, kami berharap akan lahir pemikiran-pemikiran progresif yang mampu menjawab tantangan demokrasi ke depan,” ungkapnya.
Di sisi lain, komisioner Bawaslu Jawa Timur, Nur Elya Anggraini turut mengapresiasi inisiatif yang diambil oleh BEM FH UTM. Ia menilai bahwa keberlanjutan program melalui diskusi rutin menjadi indikator keseriusan dalam membangun budaya demokrasi yang substantif di lingkungan kampus.
Dengan terselenggaranya kerja sama ini, BEM FH UTM berharap dapat menjadi pelopor dalam gerakan literasi demokrasi di lingkungan kampus, sekaligus memperkuat sinergi antara mahasiswa dan lembaga pengawas pemilu demi terwujudnya demokrasi yang berintegritas dan berkeadilan.
Jurnalis isw89