SURABAYA LIPUTAN HUKUM INDONESIA ID– Komunitas Arek Suroboyo Asli (ARSAS) menyoroti persoalan penyaluran bantuan sosial di Kota Surabaya. Berdasarkan laporan dan penelusuran langsung di lapangan, ARSAS menemukan warga yang kondisinya memprihatinkan namun status kesejahteraannya mengalami perubahan dalam data desil Badan Pusat Statistik (BPS).
Hal tersebut disampaikan Ketua Umum ARSAS, Herry Bimantara, dalam pernyataan resminya di Surabaya, Selasa 2 September 2026.
“Kami banyak menerima keluhan dari anggota dan masyarakat yang tidak lagi mendapat bantuan pemerintah. Karena itu kami turun langsung bersama Pemerintah Kota Surabaya untuk membuktikan kondisi di lapangan,” ujar Herry.
Dalam penelusuran di wilayah Jalan Ambengan Batu, Kecamatan Tambaksari, ARSAS mendapati seorang warga lanjut usia yang tinggal di rumah sangat tidak layak huni. Untuk bertahan hidup, lansia tersebut masih bekerja sebagai pedagang nasi goreng.
Berdasarkan data yang diterima, status kesejahteraan warga tersebut berubah dari desil 2 menjadi desil 6. ARSAS juga menemukan keluarga penyandang disabilitas yang tinggal di rumah tidak layak huni dan membutuhkan perhatian serius dari pemerintah.
“Kondisi ini jauh dari harapan masyarakat Surabaya. Program bantuan sosial seharusnya hadir bagi warga yang benar-benar membutuhkan, terutama lansia, keluarga disabilitas, dan masyarakat miskin yang hidup dalam keterbatasan,” tegas Herry.
Atas temuan tersebut, ARSAS memohon kepada pemerintah pusat untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap penentuan desil oleh BPS.
“Evaluasi penting agar data desil benar-benar mencerminkan kondisi nyata warga di lapangan. Tujuannya agar bantuan pemerintah tepat sasaran dan tidak menimbulkan keresahan di tengah masyarakat, khususnya warga Surabaya,” lanjut Herry.
ARSAS juga menegaskan komitmennya untuk terus mengawal kepentingan, keamanan, dan kenyamanan warga Surabaya.
“Jangan sampai warga yang paling membutuhkan justru kehilangan haknya atas perlindungan dan bantuan negara,” pungkasnya.
Penulis isw89
Sumber Arsas