*SURABAYA, LIPUTAN HUKUM INDONESIA http://ID – Sejumlah warga Surabaya mengeluhkan kebijakan administrasi yang dinilai memberatkan masyarakat miskin. Salah satu persoalan yang mencuat adalah pemblokiran Kartu Surabaya Sehat (KSK) bagi warga yang tidak memiliki rumah tetap.
Akibat pemblokiran tersebut, sejumlah anak tidak dapat melanjutkan pendidikan dan anggota keluarga yang sakit kesulitan mengakses layanan kesehatan di rumah sakit.
“Kami tidak punya rumah, KSK kami diblokir. Anak mau daftar sekolah tidak bisa, istri sakit mau ke rumah sakit juga mentok,” ujar salah seorang warga S yang enggan disebutkan namanya, Selasa (31/7/2026).
Warga lain juga menyoroti lamanya proses pengajuan Rumah Susun (Rusun). Menurut pengakuan mereka, ada warga yang sudah mengajukan selama 10 tahun namun belum juga mendapatkan kepastian karena tidak memiliki akses atau “koneksi”.
“Peraturannya ada, tapi solusinya tidak ada. Orang miskin semakin sengsara,” keluhnya.
Warga berharap Pemerintah Kota Surabaya di bawah kepemimpinan Wali Kota Eri Cahyadi dapat mengevaluasi kembali kebijakan tersebut. Mereka meminta ada solusi nyata agar hak dasar masyarakat, seperti pendidikan, kesehatan, dan tempat tinggal, tidak terhambat oleh persoalan administrasi.
Hingga berita ini diturunkan, pihak Pemkot Surabaya belum memberikan keterangan resmi terkait keluhan warga tersebut.
Jurnalis isw89