Pemkab Bangkalan Fasilitasi Mudik Gratis 2026, Dishub Siapkan 6 Bus Rute Surabaya–Bangkalan

by

  Bangkalan,Liputan Hukum Indonesia.– PEMERINTAH Kabupaten Bangkalan kembali menghadirkan program mudik gratis bagi masyarakat pada momentum Idulfitri 1447 Hijriah. Melalui Dinas Perhubungan (Dishub), Pemkab Bangkalan menyiapkan sejumlah armada bus untuk memfasilitasi para perantau yang ingin pulang kampung dengan aman, nyaman, dan tanpa biaya. Program mudik gratis ini melayani rute Surabaya–Bangkalan dan sebaliknya dengan total 6 … Read more

Ayam Rp30 Ribu per Kg Diserbu Warga, Pasar Murah Ramadan Pemkab Bangkalan Disambut Antusias

by

Bangkalan,Liputan Hukum Indonesia,– ANTUSIASME warga mewarnai pelaksanaan Gerakan Pangan dan Pasar Murah Ramadan yang digelar Pemerintah Kabupaten Bangkalan di depan Pendopo Agung Bangkalan, Jumat (6/3/2026). Sejak pagi hari, masyarakat tampak memadati lokasi kegiatan untuk mendapatkan berbagai kebutuhan pokok dengan harga lebih terjangkau. Salah satu komoditas yang paling banyak diburu warga adalah daging ayam yang dijual … Read more

Kejaksaan Tinggi Jawa Timur BerandaSiaran PersLangkah Bersama Jaga Ketahanan Pangan, Kejati Jatim Perkuat Sinergi Strategis dengan Petrokimia Gresik

by

  Langkah Bersama Jaga Ketahanan Pangan, Kejati Jatim Perkuat Sinergi Strategis dengan Petrokimia Gresik   urabaya –Liputan Hukum Indonsia.– Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Timur, Agus Sahat ST, S.H., M.H., didampingi Wakajati dan Asisten Perdata dan Tata Usaha Negara (Asdatun), menerima kunjungan audiensi jajaran Direksi PT Petrokimia Gresik di ruang kerja Kajati Jatim, Kamis (5/3/2026). Hadir … Read more

Kejaksaan Tinggi Jawa Timur BerandaSiaran PersLangkah Progresif: Kejati Jatim dan Pemkot Surabaya Jalin Kerjasama Bersinergi Pulihkan Aset Negara

by

Surabaya – Liputan Hukum Indonesia.– Dalam upaya memastikan penegakan hukum berjalan efektif dan berorientasi pada pemulihan aset (asset recovery), Kejaksaan Tinggi Jawa Timur memperkuat komitmen melalui penandatanganan perjanjian kerja sama dengan Pemerintah Kota Surabaya, yang berlangsung di Ruang Rapat Kajati Jatim, Kamis (5/3/2026). Penandatanganan kerja sama ini dilakukan langsung oleh Kajati Jatim Agus Sahat ST, … Read more

MADAS SURABAYA DESAK BAKESBANGPOL BUKA RUANG DIALOG

by

LIPUTAN HUKUM INDONESIA SURABAYA Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Ormas Madura Asli Sedarah (MADAS) Surabaya mengekspresikan kekecewaan atas batalnya audiensi dengan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Kota Surabaya. Rombongan MADAS, dipimpin Ketua DPC Surabaya, M. Sahri, telah hadir sesuai jadwal namun tidak dapat bertemu dengan pimpinan Bakesbangpol yang sedang ada keperluan di luar kantor. “Ini bukan … Read more

DPC MADAS SEDARAH SURABAYA GELAR RUTINAN BULANAN “CANGKRUKAN POLITIK” DI DPAC GENTENG

by

Liputan Hukum Indonesia Surabaya — Dewan Pimpinan Cabang (DPC) MADAS Sedarah Kota Surabaya kembali menggelar kegiatan rutin bulanan bertajuk Cangkrukan MADAS Sedarah. Pada bulan ini, agenda dikemas secara khusus dalam tema Cangkrukan Politik, yang dilaksanakan di Kantor DPAC Genteng, Kota Surabaya. Kegiatan tersebut berlangsung dengan penuh semangat kebersamaan dan antusiasme luar biasa dari seluruh keluarga … Read more

AMI Laporkan Dua Oknum DPRD Surabaya ke Kejari Tanjung Perak, Diduga Oknum Fraksi PKS Embat Dana Reses

by

    Liputan hukum Indonesia Surabaya– Aliansi Madura Indonesia (AMI) resmi melaporkan dua oknum anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surabaya (DPRD Surabaya) dari Komisi B dan Komisi C ke Kejaksaan Negeri Tanjung Perak atas dugaan pemotongan atau pengembatan dana reses. AMI mengklaim laporan yang disampaikan bukan sekadar opini atau asumsi. Organisasi tersebut menyatakan memiliki … Read more

AMI Laporkan Dua Oknum DPRD Surabaya ke Kejari Tanjung Perak, Diduga Oknum Fraksi PKS Embat Dana Reses

by

Surabaya,Liputan Hukum Indonesia   Aliansi Madura Indonesia (AMI) resmi melaporkan dua oknum anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surabaya (DPRD Surabaya) dari Komisi B dan Komisi C ke Kejaksaan Negeri Tanjung Perak atas dugaan pemotongan atau pengembatan dana reses.   AMI mengklaim laporan yang disampaikan bukan sekadar opini atau asumsi. Organisasi tersebut menyatakan memiliki saksi … Read more

*SPPG Jawa Timur Terancam Sanksi, Abi Munif Desak Satpol PP Tindak Tegas*

by

LIPUTAN HUKUM INDONESIA SURABAYA

Abi Munif, Dewan Pimpinan Kehormatan Etik Madas Sedarah, mendesak Satpol PP Jawa Timur untuk menindak Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang belum mengantongi izin Persetujuan Bangunan Gedung (PBG). Menurutnya, SPPG harus mematuhi Undang-Undang Nomor 28 tahun 2002 dan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021.

Pengelola SPPG di Jawa Timur diwajibkan memiliki izin PBG sebelum beroperasi untuk menghindari sanksi administratif. “Pengelola SPPG Makanan Gratis Bergizi (MBG) harus mengantongi izin sebelum melakukan operasi atau penyaluran makan minum (Mamin) supaya tidak bertentangan dengan Undang-Undang,” ujar Abi Munif.

Diketahui, hampir semua Dapur SPPG di Provinsi Jawa Timur belum mengurus izin di sistem simBG. Hal ini dapat berujung sanksi administratif, seperti pengurangan jam operasional atau penutupan. Abi Munif menegaskan bahwa pelanggaran perizinan bangunan dapat dikenakan sanksi administratif dan pidana.

Abi Munif juga mengingatkan bahwa sanksi administratif dapat berupa peringatan tertulis, pembatasan kegiatan, penghentian sementara/tetap, pembekuan/pencabutan dokumen izin, hingga perintah pembongkaran. Denda administratif setinggi-tingginya 10% dari nilai bangunan juga dapat dikenakan.

Dengan demikian, Abi Munif mendesak Satpol PP Jawa Timur untuk segera menindak SPPG yang belum memiliki izin PBG untuk menghindari kerugian masyarakat dan sanksi yang lebih berat. 🚨

*HMI Bangkalan Koreksi Satu Tahun Kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati Bangkalan* 

by

    Bangkalan, liputanhukumindonesia, Satu tahun masa kepemimpinan Bupati dan wakil Bupati Bangkalan, tuai kritik dalam tujuan evaluasi oleh Himpunan Mahasiswa Islam Cabang Bangkalan. Sejak dilantik nya pada 20 Februari 2025, Sahrul Romadhon sebagai Sekretaris Bidang Partisipasi Pembangunan Daerah (PPD) menilai progres kepemimpinan sekarang masih dalam jalan di tempat (tidak ada arah progresif lebih dari … Read more