Gus Idham Huji

Kejaksaan Tinggi Jawa Timur BerandaSiaran PersLangkah Bersama Jaga Ketahanan Pangan, Kejati Jatim Perkuat Sinergi Strategis dengan Petrokimia Gresik

by

  Langkah Bersama Jaga Ketahanan Pangan, Kejati Jatim Perkuat Sinergi Strategis dengan Petrokimia Gresik   urabaya –Liputan Hukum Indonsia.– Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Timur, Agus Sahat ST, S.H., M.H., didampingi Wakajati dan Asisten Perdata dan Tata Usaha Negara (Asdatun), menerima kunjungan audiensi jajaran Direksi PT Petrokimia Gresik di ruang kerja Kajati Jatim, Kamis (5/3/2026). Hadir … Read more

Kejaksaan Tinggi Jawa Timur BerandaSiaran PersLangkah Progresif: Kejati Jatim dan Pemkot Surabaya Jalin Kerjasama Bersinergi Pulihkan Aset Negara

by

Surabaya – Liputan Hukum Indonesia.– Dalam upaya memastikan penegakan hukum berjalan efektif dan berorientasi pada pemulihan aset (asset recovery), Kejaksaan Tinggi Jawa Timur memperkuat komitmen melalui penandatanganan perjanjian kerja sama dengan Pemerintah Kota Surabaya, yang berlangsung di Ruang Rapat Kajati Jatim, Kamis (5/3/2026). Penandatanganan kerja sama ini dilakukan langsung oleh Kajati Jatim Agus Sahat ST, … Read more

MADAS SURABAYA DESAK BAKESBANGPOL BUKA RUANG DIALOG

by

LIPUTAN HUKUM INDONESIA SURABAYA Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Ormas Madura Asli Sedarah (MADAS) Surabaya mengekspresikan kekecewaan atas batalnya audiensi dengan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Kota Surabaya. Rombongan MADAS, dipimpin Ketua DPC Surabaya, M. Sahri, telah hadir sesuai jadwal namun tidak dapat bertemu dengan pimpinan Bakesbangpol yang sedang ada keperluan di luar kantor. “Ini bukan … Read more

DPC MADAS SEDARAH SURABAYA GELAR RUTINAN BULANAN “CANGKRUKAN POLITIK” DI DPAC GENTENG

by

Liputan Hukum Indonesia Surabaya — Dewan Pimpinan Cabang (DPC) MADAS Sedarah Kota Surabaya kembali menggelar kegiatan rutin bulanan bertajuk Cangkrukan MADAS Sedarah. Pada bulan ini, agenda dikemas secara khusus dalam tema Cangkrukan Politik, yang dilaksanakan di Kantor DPAC Genteng, Kota Surabaya. Kegiatan tersebut berlangsung dengan penuh semangat kebersamaan dan antusiasme luar biasa dari seluruh keluarga … Read more

AMI Laporkan Dua Oknum DPRD Surabaya ke Kejari Tanjung Perak, Diduga Oknum Fraksi PKS Embat Dana Reses

by

    Liputan hukum Indonesia Surabaya– Aliansi Madura Indonesia (AMI) resmi melaporkan dua oknum anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surabaya (DPRD Surabaya) dari Komisi B dan Komisi C ke Kejaksaan Negeri Tanjung Perak atas dugaan pemotongan atau pengembatan dana reses. AMI mengklaim laporan yang disampaikan bukan sekadar opini atau asumsi. Organisasi tersebut menyatakan memiliki … Read more

*SPPG Jawa Timur Terancam Sanksi, Abi Munif Desak Satpol PP Tindak Tegas*

by

LIPUTAN HUKUM INDONESIA SURABAYA

Abi Munif, Dewan Pimpinan Kehormatan Etik Madas Sedarah, mendesak Satpol PP Jawa Timur untuk menindak Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang belum mengantongi izin Persetujuan Bangunan Gedung (PBG). Menurutnya, SPPG harus mematuhi Undang-Undang Nomor 28 tahun 2002 dan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021.

Pengelola SPPG di Jawa Timur diwajibkan memiliki izin PBG sebelum beroperasi untuk menghindari sanksi administratif. “Pengelola SPPG Makanan Gratis Bergizi (MBG) harus mengantongi izin sebelum melakukan operasi atau penyaluran makan minum (Mamin) supaya tidak bertentangan dengan Undang-Undang,” ujar Abi Munif.

Diketahui, hampir semua Dapur SPPG di Provinsi Jawa Timur belum mengurus izin di sistem simBG. Hal ini dapat berujung sanksi administratif, seperti pengurangan jam operasional atau penutupan. Abi Munif menegaskan bahwa pelanggaran perizinan bangunan dapat dikenakan sanksi administratif dan pidana.

Abi Munif juga mengingatkan bahwa sanksi administratif dapat berupa peringatan tertulis, pembatasan kegiatan, penghentian sementara/tetap, pembekuan/pencabutan dokumen izin, hingga perintah pembongkaran. Denda administratif setinggi-tingginya 10% dari nilai bangunan juga dapat dikenakan.

Dengan demikian, Abi Munif mendesak Satpol PP Jawa Timur untuk segera menindak SPPG yang belum memiliki izin PBG untuk menghindari kerugian masyarakat dan sanksi yang lebih berat. 🚨

KPK monoton, waktunya mengembangkan kasus dana hibah ke lini eksekutif, Aktivis Acek kusuma geram

by

Liputan hukum Indonesia Surabaya – Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Cipta Karya (PRKPCK) Provinsi Jawa Timur kembali menjadi sorotan publik setelah awak media Potret Realita mendatangi kantor dinas tersebut untuk mengkonfirmasi terkait adanya dugaan korupsi. Namun, upaya awak media untuk mendapatkan klarifikasi dari Kepala Dinas PRKPCK Jatim tidak membuahkan hasil, karena justru ditemui oleh … Read more

BKPSDM Tuban Raih Pengharga an Peringkat II Penyelenggara Pelatihan Terbaik

by

LIPUTAN HUKUM INDONESIA TUBAN Pemerintah Kabupaten Tuban kembali menorehkan prestasi membanggakan di tingkat Provinsi Jawa Timur. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Tuban meraih Peringkat II Penyelenggara Pelatihan Terbaik dari Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Jawa Timur pada ajang ASN Achievement Award 2025 se-Jawa Timur. Penghargaan tersebut diserahkan langsung oleh Wakil … Read more

Dugaan Pemalsuan Permohonan Cerai dan Penelantaran Anak: Pelapor Kebingungan dengan Proses Penyidikan ..,polres Bangkalan 1 Tahun proses tak ada ujungnya

by

LIPUTAN HUKUM INDONESIA BANGKALAN Kasus dugaan pemalsuan permohonan cerai dan penelantaran anak yang dilaporkan oleh masyarakat ke Polres Bangkalan dengan Bukti laporan STTLPPM/82/Satreskrim /1/2025/SPKT/Polres Bangkalan telah berjalan selama satu tahun. Kasus ini telah naik ke tahap penyidikan dengan Nomor STTLP/B/137/Vi/2025/SPKT/Polres Bangkalan dan telah dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri Bangkalan. Saat di temui awak media  on lline. … Read more

Tersangka Dipukuli dan Dikuras Habis Uang 130 Juta, AMI Desak Kapolda Copot Oknum Penyidik II Sastresnarkoba Polresta Sidoarjo

by

Liputan hukum Indonesia SidoarjoDugaan pelanggaran berat di lingkungan Satresnarkoba Polresta Sidoarjo semakin melebar. Tidak hanya oknum Penyidik II yang disorot, tetapi juga Kanit dan Kasat dinilai harus ikut bertanggung jawab atas dugaan pengambilan uang Rp130 juta dari rekening tersangka melalui ATM. Berdasarkan keterangan keluarga, tersangka diduga dipukul untuk memaksa menunjukkan PIN ATM, hingga akhirnya uang … Read more