Blog

Your blog category

DPC MADAS SEDARAH SURABAYA GELAR RUTINAN BULANAN “CANGKRUKAN POLITIK” DI DPAC GENTENG

by

Liputan Hukum Indonesia Surabaya — Dewan Pimpinan Cabang (DPC) MADAS Sedarah Kota Surabaya kembali menggelar kegiatan rutin bulanan bertajuk Cangkrukan MADAS Sedarah. Pada bulan ini, agenda dikemas secara khusus dalam tema Cangkrukan Politik, yang dilaksanakan di Kantor DPAC Genteng, Kota Surabaya. Kegiatan tersebut berlangsung dengan penuh semangat kebersamaan dan antusiasme luar biasa dari seluruh keluarga … Read more

AMI Laporkan Dua Oknum DPRD Surabaya ke Kejari Tanjung Perak, Diduga Oknum Fraksi PKS Embat Dana Reses

by

    Liputan hukum Indonesia Surabaya– Aliansi Madura Indonesia (AMI) resmi melaporkan dua oknum anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surabaya (DPRD Surabaya) dari Komisi B dan Komisi C ke Kejaksaan Negeri Tanjung Perak atas dugaan pemotongan atau pengembatan dana reses. AMI mengklaim laporan yang disampaikan bukan sekadar opini atau asumsi. Organisasi tersebut menyatakan memiliki … Read more

AMI Laporkan Dua Oknum DPRD Surabaya ke Kejari Tanjung Perak, Diduga Oknum Fraksi PKS Embat Dana Reses

by

Surabaya,Liputan Hukum Indonesia   Aliansi Madura Indonesia (AMI) resmi melaporkan dua oknum anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surabaya (DPRD Surabaya) dari Komisi B dan Komisi C ke Kejaksaan Negeri Tanjung Perak atas dugaan pemotongan atau pengembatan dana reses.   AMI mengklaim laporan yang disampaikan bukan sekadar opini atau asumsi. Organisasi tersebut menyatakan memiliki saksi … Read more

*SPPG Jawa Timur Terancam Sanksi, Abi Munif Desak Satpol PP Tindak Tegas*

by

LIPUTAN HUKUM INDONESIA SURABAYA

Abi Munif, Dewan Pimpinan Kehormatan Etik Madas Sedarah, mendesak Satpol PP Jawa Timur untuk menindak Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang belum mengantongi izin Persetujuan Bangunan Gedung (PBG). Menurutnya, SPPG harus mematuhi Undang-Undang Nomor 28 tahun 2002 dan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021.

Pengelola SPPG di Jawa Timur diwajibkan memiliki izin PBG sebelum beroperasi untuk menghindari sanksi administratif. “Pengelola SPPG Makanan Gratis Bergizi (MBG) harus mengantongi izin sebelum melakukan operasi atau penyaluran makan minum (Mamin) supaya tidak bertentangan dengan Undang-Undang,” ujar Abi Munif.

Diketahui, hampir semua Dapur SPPG di Provinsi Jawa Timur belum mengurus izin di sistem simBG. Hal ini dapat berujung sanksi administratif, seperti pengurangan jam operasional atau penutupan. Abi Munif menegaskan bahwa pelanggaran perizinan bangunan dapat dikenakan sanksi administratif dan pidana.

Abi Munif juga mengingatkan bahwa sanksi administratif dapat berupa peringatan tertulis, pembatasan kegiatan, penghentian sementara/tetap, pembekuan/pencabutan dokumen izin, hingga perintah pembongkaran. Denda administratif setinggi-tingginya 10% dari nilai bangunan juga dapat dikenakan.

Dengan demikian, Abi Munif mendesak Satpol PP Jawa Timur untuk segera menindak SPPG yang belum memiliki izin PBG untuk menghindari kerugian masyarakat dan sanksi yang lebih berat. 🚨

*HMI Bangkalan Koreksi Satu Tahun Kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati Bangkalan* 

by

    Bangkalan, liputanhukumindonesia, Satu tahun masa kepemimpinan Bupati dan wakil Bupati Bangkalan, tuai kritik dalam tujuan evaluasi oleh Himpunan Mahasiswa Islam Cabang Bangkalan. Sejak dilantik nya pada 20 Februari 2025, Sahrul Romadhon sebagai Sekretaris Bidang Partisipasi Pembangunan Daerah (PPD) menilai progres kepemimpinan sekarang masih dalam jalan di tempat (tidak ada arah progresif lebih dari … Read more

KPK monoton, waktunya mengembangkan kasus dana hibah ke lini eksekutif, Aktivis Acek kusuma geram

by

Liputan hukum Indonesia Surabaya – Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Cipta Karya (PRKPCK) Provinsi Jawa Timur kembali menjadi sorotan publik setelah awak media Potret Realita mendatangi kantor dinas tersebut untuk mengkonfirmasi terkait adanya dugaan korupsi. Namun, upaya awak media untuk mendapatkan klarifikasi dari Kepala Dinas PRKPCK Jatim tidak membuahkan hasil, karena justru ditemui oleh … Read more

BKPSDM Tuban Raih Pengharga an Peringkat II Penyelenggara Pelatihan Terbaik

by

LIPUTAN HUKUM INDONESIA TUBAN Pemerintah Kabupaten Tuban kembali menorehkan prestasi membanggakan di tingkat Provinsi Jawa Timur. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Tuban meraih Peringkat II Penyelenggara Pelatihan Terbaik dari Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Jawa Timur pada ajang ASN Achievement Award 2025 se-Jawa Timur. Penghargaan tersebut diserahkan langsung oleh Wakil … Read more

Tak Ada Kata Damai! Tim Kuasa Hukum Korban AFZ Desak Polres Sumenep Seret Pelaku ke Penjara

by

SUMENEP,LIPUTAN HUKUM INDONESIA Kasus kekerasan seksual terhadap anak kembali mengguncang Kabupaten Sumenep. Seorang pria berinisial SAY, warga Dusun Tanah Merah, Desa Campor Barat, dilaporkan ke pihak berwenang atas dugaan pemerkosaan dan pencabulan berulang kali terhadap keponakan kandungnya sendiri, AFZ (13).   ​Kasus yang mencoreng institusi keluarga ini kini berkembang liar setelah muncul pengakuan mengejutkan dari … Read more

Kekerasan Pada Laki-Laki Oleh: Shofiyah Amirotin Psikologi

by

  Bangkalan, LIPUTAN HUKUM INDONESIA, Selama ini, isu kekerasan sering dianggap lebih banyak dialami oleh perempuan. Namun kenyataannya, laki-laki juga tidak sedikit yang menjadi korban, terutama dalam bentuk kekerasan seksual. Hal ini menunjukkan bahwa kekerasan, khususnya pelecehan seksual, tidak memandang gender. Kekerasan seksual mencakup semua tindakan berbau seksual yang dilakukan tanpa persetujuan, baik secara fisik … Read more

Dugaan Pemalsuan Permohonan Cerai dan Penelantaran Anak: Pelapor Kebingungan dengan Proses Penyidikan ..,polres Bangkalan 1 Tahun proses tak ada ujungnya

by

LIPUTAN HUKUM INDONESIA BANGKALAN Kasus dugaan pemalsuan permohonan cerai dan penelantaran anak yang dilaporkan oleh masyarakat ke Polres Bangkalan dengan Bukti laporan STTLPPM/82/Satreskrim /1/2025/SPKT/Polres Bangkalan telah berjalan selama satu tahun. Kasus ini telah naik ke tahap penyidikan dengan Nomor STTLP/B/137/Vi/2025/SPKT/Polres Bangkalan dan telah dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri Bangkalan. Saat di temui awak media  on lline. … Read more