LIPUTAN HUKUM INDONESIA SURABAYA– Abi Munif mengapresiasi langkah pemerintah dalam melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Ia juga mendorong aparat penegak hukum untuk mengusut secara menyeluruh berbagai dugaan penyimpangan yang mencuat dalam pelaksanaan program strategis nasional tersebut.
Abi Munif menilai proses pembenahan tata kelola dan pengawasan program MBG perlu dilakukan secara menyeluruh guna memastikan anggaran negara digunakan secara efektif, transparan, dan tepat sasaran.
Menurut Abi Munif, penyelidikan yang dilakukan aparat penegak hukum tidak seharusnya berhenti pada pihak-pihak yang telah diperiksa, melainkan perlu diperluas untuk mengungkap seluruh pihak yang diduga terlibat apabila ditemukan indikasi pelanggaran hukum.
*BPKN Beri 8 Catatan Penting untuk Kepala BGN Baru dalam Pengelolaan Program MBG*
“Dalam program MBG ini kami berharap proses penegakan hukum dilakukan secara menyeluruh. Jika memang ada pihak lain yang terlibat, maka harus diungkap agar program prioritas pemerintah dapat berjalan sesuai tujuan,” ujar Abi Munif, Kamis (4/6/2026).
Ia juga meminta penyidik mendalami berbagai aspek pelaksanaan program, termasuk mekanisme pengelolaan anggaran, proses penunjukan mitra, hingga hubungan kerja sama dengan yayasan atau lembaga yang terlibat dalam penyelenggaraan dapur pelayanan MBG.
Selain itu, Abi Munif menyoroti pentingnya transparansi dalam proses verifikasi mitra dan pengelolaan sistem digital yang digunakan dalam program. Menurutnya, sistem yang baik harus mampu menjamin kesempatan yang setara bagi seluruh pihak yang memenuhi persyaratan.
*Mencerdaskan Bangsa Dimulai dari Gizi, Laut Harus Jadi Prioritas Nasional*
“Seluruh proses harus dilakukan secara transparan dan akuntabel agar tidak menimbulkan kecurigaan di tengah masyarakat,” katanya.
Abi Munif mendorong pemerintah untuk melakukan audit menyeluruh terhadap pelaksanaan program MBG, termasuk audit terhadap pengelolaan dana, operasional dapur pelayanan, hingga efektivitas distribusi manfaat kepada masyarakat.
Menurut Abi Munif, hasil audit tersebut perlu dipublikasikan secara terbuka sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik. Transparansi diyakini akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap program yang menjadi salah satu prioritas pemerintah tersebut.
Lebih lanjut, ia merekomendasikan adanya penguatan pengawasan internal dan eksternal, termasuk pemanfaatan teknologi informasi untuk memantau realisasi anggaran dan pelaksanaan program secara berkala.
“Program MBG merupakan program yang sangat penting bagi peningkatan kualitas gizi masyarakat. Karena itu, seluruh pihak harus memastikan program ini berjalan bersih, transparan, dan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat yang membutuhkan,” tegas Abi Munif.
Abi Munif berharap langkah evaluasi yang dilakukan pemerintah dapat menjadi momentum untuk memperkuat tata kelola program MBG sehingga tujuan peningkatan gizi dan kesejahteraan masyarakat dapat tercapai secara optimal. (Redaksi)